Sejarah Bank Indonesia: Awal Terbentuk Hingga Peran di Masa Kini!

Sejarah Bank Indonesia: Awal Terbentuk Hingga Peran di Masa Kini! – Selama ini satu-satunya cara kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BI adalah melalui berita, surat kabar, atau audiensi sepintas.

Pada artikel ini, kami akan mencoba menyajikan informasi tentang BI dari segi fungsi, tanggung jawab, dan keadaan saat ini serta misi dan visi diharapkan dengan mengenal lebih jauh lembaga independen di Indonesia ini, kita akan semakin mengenal fungsi utamanya yaitu menjaga nilai rupiah agar negara tetap stabil.

Untuk mengenal Bank Indonesia lebih lanjut, kita bisa berkunjung ke Museum BI yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 3 Jakarta Barat yang buka setiap hari.

Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena merupakan situs De Javasche Bank yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia sendiri yang didirikan di gedung ini. Museum Bank Indonesia bertempat di sebuah bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah dan saat ini sedang digunakan.

Museum Bank Indonesia dirancang agar pengunjung dapat menggali informasi yang lebih komprehensif tentang sejarah, fungsi, dan tanggung jawab bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperluas wawasan atau yang ingin meneliti sejarah Bank Indonesia.


Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia

De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828 pada masa pemerintahan pemerintah Hindia Belanda merupakan sebuah lembaga sejarah.

De Javasche Bank bertugas mencetak dan mendistribusikan uang di kota Jawa. Sekitar seabad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk untuk mengambil alih fungsi dan peran yang sebelumnya dijalankan oleh De Javasche Bank.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, bertanggung jawab atas tiga fungsi utama pada saat itu: perbankan, moneter, dan sistem pembayaran.

Selain itu, sebagaimana pendahulunya, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi bank umum.

Undang-undang Bank Sentral yang mengatur tentang tugas dan kedudukan Bank Indonesia diundangkan oleh pemerintah lima belas tahun setelah ditetapkan. Tentunya Undang-undang ini juga menjadi pembeda bagi bank lain yang menjalankan fungsi komersial.

Setelah Undang-Undang ini diundangkan, Bank Indonesia diberi tanggung jawab tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 1999, Bank Indonesia memulai babak baru dalam sejarahnya sebagai Bank Sentral yang independen, yang mengemban tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Tanggung jawab ini dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 1999.

Setelah itu, sejumlah amandemen UU Bank Indonesia disusun dan dilaksanakan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diubah dengan fokus pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Hal ini diikuti oleh amandemen lebih lanjut pada tahun 2007. Baru pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian dicabut oleh pengadilan.

Dalam amandemen tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia berperan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai bagian dari upaya tersebut.

Amandemen undang-undang tersebut terjadi pada saat sektor perbankan negara sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dari krisis keuangan global dengan memperluas akses perbankan ke pembiayaan jangka pendek dari BI.

1603

The Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah perusahaan Belanda yang berbasis di Belanda
VOC didirikan untuk membuka jalur perdagangan di kepulauan Indonesia sekaligus mengusir Portugis dari negara tersebut (yang gagal).

1746

Bank Courant en Bank Van Leening adalah dua bank di Belanda. Bank van Courant adalah bank pertama yang didirikan di kepulauan Indonesia, dan didirikan pada tahun 1746 untuk mendukung kegiatan perdagangan. Bank tersebut bertugas memberikan pinjaman yang dijamin dengan logam mulia seperti emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya.

Setelah periode konsolidasi, De Bank van Courant en Bank Van Leening didirikan pada tahun 1752, dan ditugaskan untuk memberikan pinjaman kepada karyawan VOC untuk mengedarkan uang dalam organisasi dengan imbalan janji pendapatan bunga.

1818

Bank Courant en Bank Van Leening adalah dua bank di Belanda. Bank Courant en Bank Van Leening terpaksa ditutup akibat krisis keuangan.

1828

De Javasche Bank didirikan di Amsterdam. De Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank Indonesia, didirikan pada tahun ini. De Javasche Bank adalah bank sirkulasi pertama di dunia, dan didirikan di Asia.

1830

Ekspansi Ekonomi Belanda Pada Masa Kolonial. Belanda memperkenalkan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel) di Hindia Belanda untuk mengisi kembali perbendaharaan negara yang telah habis akibat Perang Jawa.

Sistem Tanam Paksa adalah subjek dari sebuah novel yang ditulis oleh Max Havelaar, yang membuat marah para politisi dan masyarakat umum di Belanda.

Sejumlah kota di pulau Jawa dan di tempat lain didirikan sebagai kantor cabang oleh DJB antara tahun 1829 dan 1870, termasuk Semarang (1829), Surabaya (juga 1829), Padang (1864), Maksar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867) dan Pasuruan (1867) selain ibu kota Jakarta (1867).

1870

Di Hindia Belanda, liberalisasi ekonomi telah terjadi. Undang-undang Pertanian Belanda (Agrarische Wet) diundangkan oleh pemerintah Belanda, memungkinkan pihak swasta untuk menanamkan modal ke berbagai sektor bisnis di Hindia Belanda.

Sektor perkebunan semakin penting di Hindia Belanda sebagai penghasil komoditas utama untuk perdagangan internasional seiring dengan berkembangnya Kerajaan Belanda.

Untuk memberi orang-orang terjajah lebih banyak kekuatan, politik etis dilembagakan di komunitas mereka. Diputuskan untuk mendirikan bank kredit untuk merangsang ekonomi lokal.

De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang tambahan di kota-kota strategis di seluruh Hindia Belanda antara tahun 1870 dan 1942, termasuk Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai ( 1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Pematang Siantar (1923), Madi (1928).

1942

Penjajahan Jepang. Selama pendudukan militer Jepang, De Javasche Bank terpaksa menutup pintunya. Peran DJB sebagai bank sirkulasi diambil alih oleh Nanpo Kaihatsu Ginko, yang menggantikan DJB (NKG).

1942

Hindia Belanda. De Javasche Bank diberikan piagam khusus (octrooi) oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1928, yang memungkinkan untuk beroperasi sebagai bank sirkulasi. Selama periode ini, DJB diberikan izin untuk mencetak dan mendistribusikan gulden di Hindia Belanda, yang memang dilakukannya.

Setiap sepuluh tahun, octoori diperbarui untuk jangka waktu lain. Octoori telah diperpanjang tujuh kali pada saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1922.

Undang-undang De Javasche Bank diundangkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1922.

1945

Indonesia sebagai bangsa yang dualistik. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk merebut kembali kontrol negara melalui Administrasi Sipil Hindia Belanda (NICA) di Jakarta (NICA).

Dalam kurun waktu tersebut, NICA mendirikan kembali De Javasche Bank untuk mencetak dan mengedarkan mata uang NICA dengan maksud untuk menimbulkan gangguan ekonomi di Indonesia.

Sesuai amanat tertulis yang diatur dalam penjelasan Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengatur uang beredar diatur dalam undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia mendirikan bank edar, yang dikenal dengan istilah bank edar. sebagai Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia adalah bank sentral Indonesia (BNI).

BNI mengeluarkan mata uang baru yang dikenal dengan Oeang Republik Indonesia dalam upaya menjaga kemandirian ekonomi dari Amerika Serikat (ORI).

Perang mata uang meletus di Indonesia akibat kehadiran BNI yang dimiliki oleh Republik Indonesia dan DJB yang dimiliki oleh Bank Umum Nasional Indonesia (NICA). Selama periode ini, uang kertas DJB disebut sebagai “uang merah”, dan uang kertas ORI disebut sebagai “uang putih”.

1949

Indonesia secara resmi dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (RUSI). Salah satu kesepakatan penting yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia tahun 1949 adalah penghentian kedaulatan Belanda atas Republik Indonesia Serikat, yang merupakan salah satu kesepakatan terpenting yang dicapai (RUSI).

DJB ditetapkan sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat pada Konferensi Meja Bundar di Jakarta.

Menyusul pemisahan Republik Indonesia dari Republik Indonesia Serikat, DJB milik Belanda mempertahankan posisinya sebagai bank sirkulasi negara, dengan Belanda menjadi pemegang saham pengendali bank selama masa transisi menuju pembentukan Republik Kesatuan dari Indonesia.

1953

Bank Indonesia didirikan. Pada tahun 1951, pendirian bank sentral sebagai bentuk kedaulatan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh momentum sebagai akibat dari meluasnya semangat nasional.

Oleh karena itu, Komite Nasionalisasi DJB dibentuk oleh pemerintah.Ketika pemerintah Indonesia membeli 97 persen saham DJB pada 2010, proses nasionalisasi dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

Pada tanggal 1 Juli 1953, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 (UU Bank Indonesia), yang menggantikan Undang-Undang DJB Tahun 1922 dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang baru.

Untuk memenuhi peran tersebut, Bank Indonesia resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, dan menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.

Undang-undang pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953.

Tanggung jawab Bank Indonesia tidak lagi terbatas pada transaksi mata uang, tetapi juga mencakup kegiatan perbankan komersial, seperti pemberian pinjaman.

Selama periode ini, Dewan Moneter (MB) didirikan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter di Amerika Serikat.

Rapat dipimpin oleh Menteri Keuangan yang juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. Bank Indonesia kemudian ditugaskan untuk menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh MB.

Pada era Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep “Ekonomi Terpimpin”. Pada saat itu, Gubernur Bank Indonesia adalah anggota Kabinet Parlemen, yang dikenal sebagai Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter dibubarkan, seperti yang terjadi di Filipina.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 1965, Doktrin Bank Berjoang berusaha untuk menyatukan semua bank milik negara sebagai bank keberadaan tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) dalam rangka memperkuat lembaga keuangan negara.

Sebagai bagian dari implementasi Doktrin Bank Berjoang, Bank Indonesia ditetapkan sebagai BNI Unit I, dan bank-bank BUMN lainnya ditetapkan sebagai BNI Unit II-V.

1968

Bank sentral Indonesia, Bank Indonesia, berfungsi sebagai agen pembangunan dan pemegang perbendaharaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968, bank tidak lagi diizinkan untuk menyalurkan pinjaman komersial, tetapi tetap berperan sebagai bendahara negara dan agen pembangunan.

Fungsi bank sentral Bank Indonesia dipulihkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang sekaligus mengakhiri status bank tersebut sebagai BNI Unit I.

Bank-bank lain yang telah bergabung dengan kebijakan single presensi ditetapkan kembali sebagai lembaga milik negara yang berdiri sendiri sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968.

1988

Deregulasi industri perbankan. Paket kebijakan deregulasi perbankan yang diberi nama Paket Kebijakan 27 Oktober 1998 (disebut juga Pakto 88 atau Pakto 27), dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 27 Oktober 1998.

Untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan, persyaratan perizinan pendirian bank baru diberlakukan dalam kebijakan tersebut.

1997

Negara-negara Asia Kaya Menghadapi Kesulitan Keuangan. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 memaksa Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan resolusi krisis yang luar biasa, yang meliputi penerapan rezim nilai tukar mengambang, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi lembaga-lembaga yang bermasalah secara finansial.

1999

Bank Indonesia diatur oleh UU No. 23/1999. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberikan independensi sebagai bank sentral nasional.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 juga menetapkan satu tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas rupiah, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan rupiah untuk berfungsi sebagai agen pembangunan.

Selama kurun waktu tersebut, Bank Indonesia telah menerapkan kerangka penargetan inflasi dalam kerangka kerangka kebijakan moneter.

Kredibilitas suatu negara ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, menurut kerangka Dana Moneter Internasional.

2004

Status Bank Indonesia sebagai bank sentral independen telah dikukuhkan. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia.

Amandemen tersebut menegaskan kembali independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus menyempurnakan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab bank, serta pengaturan hukum yang mengatur fungsi pengawasan bank.

2009

Status Bank Indonesia sebagai Lender of Last Resort (LOLR) telah dipastikan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ini diundangkan menjadi undang-undang pada tanggal 6 Juni 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diundangkan sebagai amandemen pertama pada 6 Juni 1999.

Dengan amandemen tersebut, peran Bank Indonesia sebagai lender of last resort diperjelas dan ditegaskan kembali (LOLR).

2011

Kantor Menteri Kehakiman (OJK) kini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengalihkan fungsi pengawasan dan pengaturan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2011.

Undang-undang tersebut mengatur fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK dan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai tujuan akhir.


Museum Bank Indonesia

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Indonesia, sejarahnya, serta peran dan fungsinya menjadi pendorong utama berdirinya Museum BI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, peran penting Bank Indonesia dalam masyarakat menjadi landasan filosofis pembangunan museum Bank Indonesia.

Dalam mengedukasi masyarakat, Museum Bank Indonesia merupakan fasilitas yang sangat penting bagi lembaga itu sendiri.

Pada 21 Juli 2009, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Museum Bank Indonesia untuk dibuka. Museum BI terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya sama sekali.

Pengunjung Museum Bank Indonesia dapat mempelajari sejarah bank, termasuk dampak dari berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama ini, yang kesemuanya telah memberikan kontribusi perjalanan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

Tidak cukup lagi mengunjungi Museum Kota Bank Indonesia; Sebaliknya, Bank Indonesia berencana mendirikan museum Bank Indonesia di daerah lain dengan merelokasi gedung-gedung kosong. Menurut informasi terkini, Bank Indonesia telah menyiapkan Museum Mini Bank Indonesia atau biasa disebut MMBI di Kota Padang.

Museum Bank Indonesia dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Pusat Informasi Bank Indonesia, perpustakaan, dan sumber daya lainnya.

Pengunjung Pusat Informasi BI akan dimanjakan dengan berbagai informasi yang disajikan dalam bentuk runtun waktu yang akan diperbarui dari waktu ke waktu dan merangkum seluruh perjalanan Bank Indonesia. Karena semua informasi dikemas dalam perangkat multi-media, pengunjung tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya.

Pusat Informasi BI tidak hanya menyediakan informasi yang berasal dari dalam negeri, tetapi juga menyediakan berbagai informasi yang berasal dari luar negeri. Jika pengunjung lebih menyukai fasilitas yang lebih kekinian, dapat juga memanfaatkan Museum Virtual Bank Indonesia yang menyediakan akses informasi tentang BI melalui jaringan internet.


Status dan Posisi Bank Indonesia Saat Ini

Sebagai lembaga negara yang mandiri, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan tanggung jawabnya sejak tahun 1999, dan selama itu bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun.

Dalam hal ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Pihak luar atau pihak lain tidak diperkenankan melakukan intervensi dengan cara apapun karena status ini. Bank Indonesia juga wajib menolak segala upaya pihak ketiga yang mengganggu operasionalnya.

Kedudukan dan status BI yang independen sangat penting agar BI dapat menjalankan kewenangannya dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter yang paling kuat.

Sebagai badan hukum, Bank Indonesia juga diakui oleh pemerintah Indonesia, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang dibuat berdasarkan undang-undang.

Karena merupakan badan hukum publik, produk Bank Indonesia berupa aturan yang mengikat secara hukum yang didasarkan pada pelaksanaan undang-undang yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

Bermuda Institute, sebagai badan hukum perdata, berwenang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri di pengadilan dan di luar pengadilan.


Tanggung jawab dan Tujuan Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan tiga pilar utama yang menjadi pendukung pencapaian tujuan tunggal tersebut.

Bank Indonesia sebagai bank sentral negara memiliki mandat untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia bertanggung jawab atas berbagai tugas, antara lain:

  • Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang dan komoditas lainnya.
  • Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.
  • Buat peraturan untuk semua bank di Indonesia, dan pastikan dipatuhi.
  • Melakukan penelitian serta melacak berbagai hal
  • Untuk menyelamatkan kas negara, perlu diberikan bantuan keuangan kepada bank-bank Indonesia yang sedang mengalami kesulitan keuangan.
  • Aspek pertama dapat diukur dengan melihat laju perkembangan inflasi, sedangkan aspek kedua dapat diukur dengan melihat nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dengan tujuan tunggal ini, diharapkan Bank Indonesia dapat berkonsentrasi pada langkah-langkah tertentu dan secara jelas menetapkan batas-batas tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Masyarakat umum dan pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia sebagai hasil dari transparansi yang diberikan.

Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama yang mendukung pencapaian tujuan tunggalnya, yaitu pelestarian nilai rupiah. Pilar-pilar ini juga berfungsi sebagai ruang lingkup tanggung jawabnya. Ketiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

  • Membuat dan menerapkan kerangka kebijakan moneter.
  • Menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan mengatur dan memantaunya.
  • Menjaga stabilitas sistem keuangan

Kesimpulan

Bank Indonesia (BI) berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menjaga nilai rupiah. Jika kita mempelajari lebih jauh tentang Bank Indonesia, setidaknya kita

dapat berkontribusi pada pencapaian fungsi dan tanggung jawab bank sesuai dengan posisi kita masing-masing. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah belajar mencintai rupiah (tidak melakukan transaksi valas) dan mengkonsumsi barang-barang produksi lokal dari dalam negeri.